Trending.co.id, Kaltim – Genangan air yang melumpuhkan akses vital di Kota Samarinda, terutama di kawasan Loa Janan Ilir dan Jalan HM Rifadin, menuai reaksi dari kalangan legislatif. Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menilai bahwa kondisi banjir yang terjadi sejak Senin (12/5/2025) bukan hanya persoalan cuaca, tetapi akumulasi dari berbagai persoalan struktural yang perlu intervensi cepat dari pemerintah provinsi.
Menurut Darlis, air yang meluap tak hanya merendam permukiman, tetapi juga memutus jalur utama yang berdampak pada kemacetan panjang dan memaksa dibukanya sejumlah dapur umum darurat. Ia menyebut kawasan Loa Janan sebagai salah satu wilayah terdampak paling parah hingga Selasa siang.
“Jalan di HM Rifadin putus, dan arus lalu lintas lumpuh total. Ini sudah bukan skala lokal. Pemerintah Provinsi Kaltim harus segera turun tangan,” tegasnya pada Selasa (13/5/2025).
Darlis juga menyoroti potensi kontribusi aktivitas tambang terhadap tingginya debit air yang masuk ke Kota Samarinda. Sebagai wilayah yang berada di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS), Kota Samarinda menerima kiriman air dari hulu yang kerap kali tak terkendali saat hujan lebat melanda kawasan hulu.
“Curah hujan memang tinggi, tapi kita harus jujur bahwa degradasi lingkungan di hulu, khususnya akibat tambang, juga mempercepat akumulasi volume air. Ini yang harus dievaluasi segera,” tegas legislator dari PAN tersebut.
Ia menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara reaktif. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan pendekatan lintas sektor yang mencakup pemetaan ulang izin tambang, rehabilitasi lingkungan, serta perbaikan sistem drainase secara menyeluruh.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan hujan. Harus ada solusi jangka panjang. Samarinda adalah ibu kota provinsi, seharusnya punya sistem pengendalian banjir yang tangguh dan antisipatif,” tegasnya lagi.
Darlis meminta agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menyiapkan skema penanganan komprehensif yang melibatkan evaluasi tata ruang, pembenahan infrastruktur banjir, dan koordinasi lintas daerah. Ia mengingatkan bahwa kota ini menjadi muara air dari berbagai wilayah, dan hal itu harus dijadikan prioritas penanganan terpadu.
[Adv | DPRD Kaltim]
Discussion about this post