Trending.co.id, Kaltim – Penanganan banjir dan tata kelola daerah aliran sungai (DAS) kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji menegaskan bahwa penyusunan masterplan pengelolaan DAS harus disertai dengan action plan konkret agar dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema kebijakan dan kelembagaan penyusunan masterplan Sub DAS Karang Mumus yang digelar di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Kamis (12/6/2025). Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Unit Layanan Strategis (ULS) Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman (Unmul) dan Pemprov Kaltim, serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan.
“Kalau kita hanya membuat rencana tanpa aksi nyata, persoalan banjir akan terus berulang. Kita butuh langkah implementatif,” ujar Wagub Seno Aji di hadapan peserta FGD.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah memetakan empat wilayah sungai besar yang menjadi fokus penataan, yakni WS Berau Kelay, WS Karangan, WS Mahakam, dan WS Kendilo. Menurutnya, pengelolaan yang baik di empat WS tersebut akan berdampak signifikan dalam pengendalian banjir di Kaltim.
Terkait Sub DAS Karang Mumus, Pemprov Kaltim telah mengusulkan pendanaan ke Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp867,54 miliar untuk penanganan banjir dari segmen Muara hingga Bendungan Lempake. Sementara usulan tambahan sebesar Rp231,53 miliar ditujukan untuk pembangunan enam segmen pengendali banjir dengan target reduksi banjir seluas 239,1 hektare.
Wagub juga mendorong Balai Wilayah Sungai (BWS) segera menjalin kerja sama resmi dengan Pemkot Samarinda untuk mengoptimalkan fungsi Waduk Benanga. Ia menyebut, lahan seluas 20 hektare dapat dimanfaatkan untuk menampung sedimentasi sebesar 500–600 ribu meter kubik.
“Penanganan banjir ini bersifat jangka panjang. Target kita adalah pengurangan genangan hingga 30.000 hektare sampai tahun 2030, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp380 miliar,” tambah Seno. Ia juga menyebut program drainase dan irigasi menjadi bagian dari pendekatan terintegrasi yang juga menyentuh sektor pertanian dan pengelolaan air baku.
Ketua ULS TESD Unmul, Dr. Rachmat Budi Wijaya Suba, menyampaikan bahwa FGD ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan multidisiplin. Tim ahli yang dibentuk mencakup bidang Sistem Informasi Geografis, Lingkungan Fisik, Keanekaragaman Hayati, Sosial-Kesehatan, Industri dan Limbah, serta Kebijakan dan Kelembagaan.
Turut hadir dalam forum tersebut Rektor Unmul Prof. Abdunnur, Ketua Dewan Pertimbangan Unmul Prof. Mustofa Agung Sarjono, jajaran Dinas PU Kaltim, anggota DPRD Samarinda, camat dari Samarinda dan Kutai Kartanegara, serta berbagai mitra dan stakeholder daerah.
[Adv | DISKOMINFO KALTIM]
Discussion about this post