Trending.co.id, Kaltim – Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kalimantan Timur digelar dengan agenda penting yakni menyerap pandangan fraksi terhadap nota keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 pada Selasa (17/6/2025). Seluruh fraksi menyampaikan catatan strategis terhadap capaian maupun kekurangan Pemprov dalam pengelolaan fiskal daerah.
Fraksi PDIP secara tegas mengungkapkan kekhawatirannya terkait distribusi dana karbon yang belum menjangkau desa-desa yang seharusnya menjadi penerima. “Dari 2022 hingga kini belum jelas. Ada apa dengan penyalurannya?” tanya Guntur.
Sorotan lain datang dari Fraksi Gerindra yang mempertanyakan meningkatnya kedalaman kemiskinan. “Jumlah warga miskin memang turun, tapi yang tersisa makin terpuruk,” kata Andi Muhammad Afif. Ini menurutnya perlu penanganan lintas sektor, tidak hanya dari sisi bantuan sosial.
Fraksi Golkar mendesak agar seluruh temuan BPK segera ditindaklanjuti agar tidak membebani fiskal di tahun berikutnya. “Kita tidak bisa terus mengulang kesalahan administratif,” ucap Shemmy Permata Sari.
Dari sisi efisiensi anggaran, Fraksi PKB dan PAN-Nasdem menyoroti ketidakefektifan penggunaan dana. Abdul Giaz meminta agar belanja daerah lebih diarahkan ke sektor yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama UMKM.
Fraksi PKS mengangkat isu kontribusi BUMD terhadap PAD yang dinilai belum optimal. Subandi menilai perlu adanya perombakan indikator kinerja dan manajemen bisnis BUMD yang lebih profesional dan transparan.
Tidak kalah penting, Fraksi Demokrat-PPP melalui Nurhadi Saputra menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat untuk infrastruktur strategis. Salah satunya adalah pelebaran Jalan Mulawarman di Balikpapan yang kerap jadi sumber kemacetan.
[ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post