Trending.co.id, Bontang – Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Bontang terus menjadi sorotan dari para Wakil Rakyat. Salah satu langkahnya adalah dengan menerapkan parkir berbayar di RSUD Taman Husada Kota Bontang.
Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya penting dalam meningkatkan PAD di Kota Taman. Kata dia, komunikasi dengan masyarakat sudah dilakukan dengan baik.
“Kalau ada keluhan, itu wajar. Namanya juga orang kota, harus siap. Mau dari ujung ke ujung, ya harus siap,” ujar Rustam.
Rustam memberi contoh seperti di rumah sakit di Samarinda. Di sana orang tidak mengeluhkan berjalan jauh atau membayar parkir. Ia menyebutkan bahwa masyarakat Bontang terlalu banyak protes di daerah sendiri.
“Tapi di Bontang, nyebrang 10 meter saja dipermasalahkan. Kalau ke Samarinda, masuk lorong sepetak pun bayar enggak masalah,” akunya.
Dia mengaku, demi keberlangsungan pembangunan Kota Bontang. Dirinya siap dikritik atau menjadi seseorang tidak populer di Kota ini. Ia menuturkan, salah satu tugas Komisi B adalah menjadi pemburu PAD.
“Saya siap tidak populer. Yang penting kelangsungan pembangunan Kota Bontang bisa berjalan,” terangnya.
Di kota ini potensi sumber pendapatan daerah begitu banyak. Oleh karena itu, semua potensi PAD akan dioptimalkan. Namun Rustam memberi catatan, Ia tidak akan mengizinkan parkir secara manual. Tetapi menggunakan sistem elektronik, sehingga pemasukan dari biaya parkir dapat dimonitor.
“Salah satunya dari parkir. Yang kita tarik hanya parkirnya saja. Kalau mereka buka secara elektronik, baru mantap. Langsung kelihatan saldo segala macam,” sebutnya.
Legislator partai Golkar ini menekankan sistem elektronik juga dapat mencegah kebocoran pendapatan. Sebab, warga Bontang kadang terlalu santai soal parkir.
“Parkir Rp3.000, dia bayar Rp5.000, enggak ambil kupon. Berapa yang hilang? Bisa Rp8.000 – Rp10.000,” ungkap Rustam.
Misalnya, parkir di City Mall Bontang kini sistem parkir sudah mulai tertib. Meskipun kebijakan dianggap tidak populer. Akan tetapi, demi kepentingan warga secara keseluruhan. Maka, sangat penting mendorong peningkatan PAD di kota ini.
“Kebijakan saat diambil memang tidak selalu populer. Tapi demi kepentingan masyarakat, PAD harus digenjot,” tuturnya.
Rustam bilang, untuk pengadaan infrastruktur lokasi parkir membutuhkan biaya fantastis. Anggarannya dapat menyentuh kisaran Rp 5 hingga Rp 7 miliar.
“Kita bangun parkir itu enggak salah Rp5 miliar atau Rp7 miliar. Wajar kalau kita tarik Rp3.000,” katanya.
Sementara itu, untuk pasien atau di RSUD Kota Bontang tidak hanya dari orang lokal saja. Melainkan dari warga luar Bontang, seperti Kabupaten Kutim dan Kukar.
“RSUD bukan hanya melayani warga Bontang. Ada orang Kutim, orang Kukar juga masuk,” tambahnya.
Terakhir, Rustam berpesan agar masyarakat belajar menerima perubahan. Sebab, perubahan adalah keniscayaan yang akan terus terjadi di masa mendatang.
“Dulu enggak mau belanja di toko-toko, sekarang mulai. Begitu juga dengan parkir,” tutupnya. (Jay/Adv DPRD Bontang)
Discussion about this post