Trending.co.id, Kaltim – Isu pertambangan kembali menjadi sorotan tajam dalam audiensi Komisi III DPRD Kalimantan Timur bersama Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Audiensi ini digelar sebagai respon terhadap berbagai masalah sektor energi dan sumber daya mineral yang masih menjadi sumber keresahan di Kaltim, termasuk aktivitas tambang ilegal dan lemahnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, bersama Sekretaris Komisi Abdulrahman KA dan anggota lainnya, rombongan DPRD Kaltim diterima oleh perwakilan Komisi XII DPR RI. Dalam paparannya, Reza menyebut bahwa aktivitas tambang ilegal kini semakin merajalela, dengan dampak merugikan negara dan rakyat.
“Bukan hanya persoalan teknis, ini sudah menyentuh keadilan sosial. Rakyat kita terdampak langsung, tapi tidak mendapat apa-apa,” ucap Reza, menyoroti tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
Ia juga mengkritik penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang yang kerap mengabaikan keselamatan warga. Selain itu, kejadian longsor yang terjadi di beberapa titik menjadi bukti bahwa pengawasan dan penataan kawasan tambang masih jauh dari harapan.
Lebih lanjut, Komisi III DPRD Kaltim menyampaikan bahwa Program PPM yang seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan tidak berjalan optimal. Banyak masyarakat sekitar tambang yang tidak mengetahui program tersebut, apalagi merasakan manfaatnya secara langsung.
Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Kaltim, Syafruddin, merespons positif masukan yang disampaikan dan menyatakan bahwa isu ini akan dibahas di tingkat panja. “Kami akan kawal di pusat. Negara kehilangan banyak dari tambang ilegal, ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya tegas.
Kesepahaman tercapai bahwa penataan sektor pertambangan tidak boleh lagi sebatas administratif. Dibutuhkan sinergi kebijakan yang menyeluruh antara pusat dan daerah, serta keberanian untuk mengoreksi kelemahan regulasi demi keadilan lingkungan dan kesejahteraan rakyat. [ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post