Trending.co.id, Kaltim – Evaluasi kinerja dan kondisi fisik Kantor Badan Penghubung Pemprov Kalimantan Timur menjadi fokus kunjungan kerja Komisi I DPRD Kaltim di Jakarta, Rabu (25/6/2025). Dipimpin oleh Anggota Komisi I Baharuddin Demmu bersama Didik Agung Eko Wahono dan Safuad, kunjungan ini sekaligus menyoroti pentingnya keberadaan kantor tersebut sebagai representasi resmi daerah di tingkat pusat.
Dalam pertemuan yang digelar di Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, para legislator mengkritisi kondisi fasilitas gedung yang dinilai jauh dari kata ideal. Baharuddin secara tegas menyampaikan bahwa bangunan tersebut memerlukan penanganan serius. “Ini bukan soal tambal sulam lagi. Kalau harus direhab total, maka harus dilakukan. Jangan dibiarkan rusak terus,” katanya.
Menurut Bahar, kondisi bangunan yang rusak mencerminkan citra buruk bukan hanya bagi kantor itu sendiri, tapi juga untuk Pemprov Kaltim secara keseluruhan. Ia meminta agar Dinas PU dan Bapenda tidak menutup mata terhadap realita lapangan yang sudah lama dikeluhkan.
Tak hanya soal fisik, fungsi kelembagaan Badan Penghubung juga menjadi perhatian. Komisi I menekankan bahwa lembaga ini harus mampu memfasilitasi kegiatan Pemprov dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kaltim yang berada di Jakarta. “Ini kantor penghubung, bukan sekadar tempat singgah. Harus aktif, komunikatif, dan representatif,” tegas Baharuddin.
Kepala Badan Penghubung melalui Kasi Promosi dan Informasi, Endang Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan beberapa rencana pengembangan. Ia mengakui adanya tantangan teknis dalam hal kapasitas mess serta peningkatan pelayanan masyarakat, namun pihaknya tetap menjalankan fungsi promosi dan koordinasi secara optimal.
Endang menambahkan bahwa lembaganya terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendukung promosi budaya dan potensi daerah Kaltim di ibu kota. “Kami terus menjalin koordinasi agar program pemerintah daerah bisa terfasilitasi dengan baik,” jelasnya.
Komisi I berharap kunjungan ini menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kantor penghubung. Evaluasi struktural dan penguatan fungsi pelayanan diharapkan dapat menjadikan kantor ini sebagai simbol keseriusan Pemprov Kaltim dalam melayani warganya di luar daerah.
[ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post