Trending.co.id, Bontang – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menaruh perhatian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang. Ia menilai, hingga kini pagu anggaran di Kota Bontang masih tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat.
Diketahui, dana bantuan tersebut diperoleh melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas). Oleh sebab itu, ia mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk melakukan inovasi dan langkah terukur untuk mengatasi ketergantungan anggaran tersebut.
Menurut politisi dari Partai Golkar ini, penguatan pendapatan lokal daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak hanya didapat melalui sektor industri dan investasi. Akan tetapi, dengan kekayaan alam yang dimiliki Kota Bontang, dengan melakukan fokus pengembangan di bagian jasa dan pariwisata.
“Ini semua bagian dari upaya menjadikan Bontang sebagai kota modern dan mandiri. Kita (DPRD Kota Bontang, Red.) bangun potensi lokal, kita perkuat infrastrukturnya, dan pada akhirnya ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat,” ucap pria yang akrab disapa Andi Faiz, beberapa waktu lalu.
Andi Faiz, mengatakan bahwa saat ini pemerintah daerah atau pemangku kebijakan mesti menyiapkan revitalisasi di sejumlah destinasi wisata di Kota Bontang. Beberapa lokasi itu, diketahui berada di kawasan wisata laut, yang diharapkan menjadi objek wisata unggulan di Provinsi Kalimantan Timur.
Upaya ini diharapkan mampu menjadi magnet para pengunjung atau wisatawan datang ke Kota Taman, baik hanya sekadar bersantai atau tinggal lebih lama untuk menikmati kekayaan laut di wilayah tersebut. Adapun sejumlah kawasan yang tengah dilakukan perbaikan agar lebih cantik sepeti pelataran Bontang Kuala.
Dengan begitu, hal tersebut dapat mendorong peningkatan pemasukan pemerintah dengan menekankan pada retribusi di ruang publik. Kata dia, kebijakan itu bakal diterima oleh masyarakat, apabila ditunjang dengan fasilitas yang nyaman dan memadai.
“Kalau fasilitas sudah baik dan masyarakat puas, mereka akan menerima kebijakan retribusi. Kuncinya adalah pelayanan publik harus duluan ditingkatkan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, saat ini kontribusi PAD terhadap APBD Bontang masih berkisar 14 persen, atau sekitar Rp200 miliar. Angka ini dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total APBD sekira Rp3 triliun pada APBD Perubahan tahun 2024 lalu.
“Masih jauh dari kata mandiri. Tapi kita sedang berproses menuju ke sana, satu per satu kita benahi,” akunya.
Legislator dapil Bontang Utara ini menyampaikan pentingnya pengaturan hukum terhadap pemanfaatan fasilitas umum, seperti penggunaan videotron milik OPD hingga pembangunan lapangan mini soccer.
“Nanti kita atur tarifnya, sistem pembayarannya, semuanya harus jelas dan punya dasar hukum,” pungkasnya. (Jay/Adv DPRD Bontang)
Discussion about this post