Trending.co.id, Bontang – Program rumah subsidi yang dicanangkan Pemerintah Pusat melalui lembaga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Republik Indonesia (RI) mendapat respon positif dari salah satu anggota parlemen Kota Bontang. Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang, Sitti Yara memberikan apresiasi atas program tersebut.
Diketahui, kegiatan pengadaan rumah bagi masyarakat saat ini mulai berjalan di Kota Taman. Menurut Sitti Yara program ini sangat baik dan membantu masyarakat untuk mewujudkan rumah impian mereka.
Tak kalah penting adalah, kata politisi perempuan dari PKB, dapat membuka peluang bagi warga mendapatkan rumah layak huni. Namun, dia menegaskan agar pengadaan hunian yang layak bagi warga mesti tepat sasaran.
“Tentu Ini patut kita (DPRD Bontang, Red.) dukung, tapi tetap harapannya pemerintah juga menyiapkan rumah subsidi yang layak huni dan juga menyasar masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan,” tegasnya saat dikonfirmasi wartawan tidak lama ini.
Program 3 juta rumah bagi masyarakat ini disebut-sebut harganya sekira Rp180 juta per unit. Ia menyebut, masyarakat dapat memperoleh dengan cara dilakukan skema kredit. Setiap satu bulan warga dapat membayar sebanyak Rp500 ribu per bulan.
Upaya ini, legislator perempuan satu-satunya di DPRD Bontang itu berharap dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah. Bahkan, langkah ini menjadi jawaban bagi mereka yang tidak mampu membeli rumah secara kontan.
“Harapannya tidak ada tebang pilih dalam proses pemilikan penerima, jadi memang harus adil dan jelas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sitti Yara juga meminta kepada pemangku kebijakan agar rumah subsidi dikelola secara adil dan transparan. Ia menilai, hal semacam ini menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan kediaman yang pantas.
“Karena menyangkut hak dasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan tempat tinggal layak,”
Ia menekankan agar proyek tersebut jangan disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tindakan manipulasi, ketidakadilan dan praktik tidak transparan seperti pungutan liar, manipulasi data, atau penyaluran yang tidak tepat sasaran bisa merugikan mereka yang benar-benar membutuhkan
Kebijakan yang tidak tepat sasaran akan mengakibatkan ketimpangan dimasyarakat dan berujung pada tindakan hukum nantinya. Dalam kesempatan ini, sebagai wakil rakyat kembali mengingatkan bagi pelaksana agar mengelolah sesuai dengan aturan.
“Jika dikelola dengan baik dan transparan. Saya pribadi yakin bahwa rumah subsidi ini akan dinikmati oleh mereka yang berhak, sesuai tujuan awal dari program ini adakan,” pungkasnya.
(Jay/Adv DPRD Bontang).
Discussion about this post