Trending.co.id, Bontang – Angka kemiskinan di Kota Bontang masih tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Bontang sekitar 3,74 persen.
Ini menandakan sebanyak 3,74 persen dari total penduduk Kota Bontang memiliki pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu Rp 801.945 per kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin di Bontang pada tahun 2024 angka tersebut sertara dengan 7,110 orang.
Meskipun, besaran tersebut mengalami penurunan sekitar 0,6 ribu orang dibandingkan tahun 2023. Data ini bersumber dari BPS dan data agregat kependudukan dari Disdukcapil Bontang. Namun, digit itu masih sangat banyak dan menjadi PR (pekerjaan rumah) Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk menyelesaikan kekisruhan yang ada.
Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Bontang, Yassier Arafat memberikan sorotan tajam terhadap pemerintah agar dalam periodesasi kepemimpinan dapat menjadi konsen beberapa isu daerah. Khususnya, pengentasan masalah kemiskinan untuk dibahas secara cermat dalam penyusunan Raperda RPJMD Bontang 2025-2029.
Menurut Yassier, dalam nomenklatur RPJMD itu, harus mengakomodir isu yang krusial dan mesti jadi perhatian Wali Kota saat ini. Ia menilai, hal itu sangat penting karena menyangkut kesejahteraan masyarakat Bontang.
“Oleh karena itu, kami (Fraksi Partai Golkar, Red.) mengharapkan agar RPJMD Kota Bontang 2025-2029 mengakomodir isu-isu yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti, masalah kemiskinan di Kota Bontang,” ucap Yassier Arafat dalam penyampaian pendapat akhir, pada Senin (14/7/2025) malam.
Lebih lanjut, Politi Partai Golkar ini menambahkan bahwa penyusunan RPJMD Kota Bontang harus mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMPP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi). Selain itu, ia juga menegaskan RPJMD juga merupakan dokumen penting sebagai arah pembangunan Kota Taman selama lima tahun nanti.
Oleh karena itu, sangat disayangkan Kota Bontang jumlah penduduk miskin masih tinggi. Senator dari partai lambang pohon beringin ini berharap RPJMD tidak sekadar catatan, tetapi menjadi arah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam kurung waktu satu masa jabatan kepala daerah.
Pelbagai upaya program kerja dari pemerintah terus dilakukan sebagai langkah kongkret pemangku kebijakan untuk mewujudkan rencana tersebut. Seperti menyelesaikan masalah pengangguran, krisis air bersih, anak stunting, banjir, dan total warga miskin yang masih banyak.
“RPJMD ini juga sebagai penjabaran visi dan misi Wali Kota. Harapan kita dapat direalisasikan kedepannya,” pungkasnya.
Menanggapi pandangan tersebut, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Neni menyebut bahwa Raperda tentang RPJMD Bontang 2025-2029 dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tak hanya itu, fokus kepemimpinannya juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memajukan Kota Bontang sebagai kota yang berdaya saing.
“Saya berharap ini bisa menjadi harapan bersama yang akan diwujudkan dalam membangun Kota Bontang,” jawab Politisi perempuan dari Partai Golkar itu. (Jay/Adv DPRD Bontang)
Discussion about this post