Trending.co.id, Bontang – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Bontang, Joni Alla’padang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan perlu ditingkatkan lagi. Hal itu penting guna memastikan arah kebijakan Pemerintah Kota Bontang dapat berjalan sesuai dengan aturan.
“Kami Fraksi PDIP memberikan catatan, salah satunya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan perlu ditingkatkan lagi,” tegas Joni.
Pernyataan ini disampaikan Joni Alla’padang ketika membacakan pendapat akhir (PA) Fraksi PDIP dalam agenda rapat kerja (raker) DPRD Bontang tentang Raperda RPJMD Bontang 2025-2029. Acara ini bertempat di Gedung Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Senin (14/7/2025) malam.
Dalam kesempatan ini juga, Politisi partai besutan Megawati Soekarnoputri ini juga menyebutkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan di Kota Bontang memerlukan peran dan kontribusi dari semua pihak, khususnya partisipasi masyarakat.
Mulai dari aspek pengawasan terhadap janji politik kepala daerah yang disampaikan dalam visi dan misi perlu dicermati, meliputi perencanaan, penganggaran, bahkan pelaksanaan program kerja sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Dengan begitu, controlling terhadap kebijakan pemerintah dapat diperhatikan oleh semua kalangan, karena ini menyangkut nasib masyarakat di Kota Taman. Oleh karena itu, penyusunan Raperda RPJMD menjadi peraturan daerah diharapkan memperhatikan isu yang berkembangan di tengah-tengah masyarakat.
RPJMD juga merupakan kompas pembangunan dalam pelaksanaan program kerja pemangku kepentingan dalam merealisasikan komitmen politik terhadap seluruh warga Bontang. Termasuk menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) masing- masing nantinya.
Oleh karena itu, RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029, dalam tatanan konsep dan substansi, serta implementasi dalam mengemban fungsinya sebagai dokumen perencanaan makro jangka menengah yang partisipatif dan implementatif.
Serta menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam berpartisipasi aktif pada proses pembangunan di Kota Bontang.
Tak sampai di situ, legislator dapil Bontang barat ini juga memberikan perhatian serius pada keseimbangan dan pemerataan pembangunan seperti Infrastruktur dasar di wilayah pesisir serta akses layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif (melibatkan semua orang).
“Termasuk kebutuhan air bersih bagi mereka (warga pesisir, Red.) tak boleh diabaikan,” pungkasnya. (Jay/Adv DPRD Bontang)
Discussion about this post