Trending.co.id, Kukar – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahyani Fadianur Diani, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkai dengan Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penyerahan Paritrana Award Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2025, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (5/8/2025).
Kegiatan bertema “Memperkuat sinergi pengendalian inflasi, digitalisasi daerah dan akselerasi program makan bergizi gratis untuk ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat” ini dihadiri unsur Forkopimda Kaltim, bupati/wali kota se-Kaltim, dan dibuka secara daring oleh Gubernur Kaltim, H. Rudi Mas’ud.
Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni, dalam laporannya memaparkan capaian pengendalian inflasi di Kaltim, khususnya pada kelompok bahan pangan bergejolak yang mampu dijaga agar target inflasi daerah sebesar 2,5 ± 1,0 persen tidak terlampaui. Upaya yang dilakukan meliputi gerakan pangan murah, pasar murah, operasi pasar, optimalisasi toko penyeimbang, kelancaran distribusi, serta ketersediaan pasokan.
Berkaitan dengan TP2DD, ia menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong transaksi belanja dan pendapatan daerah secara non-tunai berbasis digitalisasi. Langkah ini diharapkan mengoptimalkan pendapatan daerah, meningkatkan tata kelola, dan memperkuat penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sementara itu, Gubernur Rudi Mas’ud menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor agar program pengendalian inflasi dan digitalisasi berjalan optimal. Ia juga mengapresiasi posisi Kaltim yang kini menempati peringkat kedua regional dalam P2DD, dan terus mendorong perangkat daerah mengimplementasikan transaksi keuangan secara elektronik demi efisiensi dan transparansi.
Terkait Paritrana Award, Ahyani Fadianur Diani menyampaikan rasa syukur meski Kukar baru masuk nominasi. Menurutnya, penilaian untuk meraih penghargaan ini melalui proses panjang dan ketat. “Kita harus tetap bersyukur dengan hasil yang diraih. Namun, ke depan perlu pembenahan, khususnya dalam memantau peran perusahaan-perusahaan di Kukar terkait kepesertaan BPJS ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ahyani juga menyoroti minimnya keterlibatan pelaku UMKM dalam program tersebut. Ia berharap ke depan UMKM yang mempekerjakan tenaga kerja dapat mendaftarkan karyawannya ke BPJS ketenagakerjaan, mengingat banyak yang tergolong pekerjaan rentan.
Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan bagi daerah yang dinilai berhasil menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal menuju Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Tahun ini, penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, kepada Kukar sebagai salah satu kabupaten yang masuk nominasi.
[ADV/DISKOMINFO KUKAR]
Discussion about this post