Trending.co.id, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar penandatanganan surat pernyataan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari pelaksanaan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025, Rabu (6/8/2025). Kegiatan ini berlangsung di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, dan disaksikan langsung oleh Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri.
Acara tersebut turut dihadiri Sekda Kukar Dr. H. Sunggono, Asisten III Pemkab Kukar Dafip Hariyanto, serta Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah, dan dirangkai dengan sosialisasi Audit Charter Tahun 2025. MCSP sendiri merupakan Early Warning System (EWS) yang dibangun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menilai dan mencegah potensi korupsi di daerah.
Bupati Aulia Rahman Basri mengatakan penandatanganan surat pernyataan ini adalah tindak lanjut Pemkab Kukar dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencegahan dan mitigasi korupsi. “Kami berkomitmen melakukan proses mitigasi terhadap potensi-potensi terjadinya korupsi, dan sudah menyiapkan rencana tindak lanjut untuk melengkapi dokumen-dokumen itu,” ujarnya.
Ia menargetkan ke depan Pemkab Kukar dapat berada di zona hijau dengan nilai pada skala 78 hingga 100. Aulia juga menyampaikan bahwa pada 19 Agustus mendatang, pihaknya diundang KPK untuk mempresentasikan langkah-langkah yang telah dilakukan terkait MCSP.
Selain itu, Pemkab Kukar akan memperpanjang kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar. Kerja sama ini mencakup pemberian pembekalan hukum kepada para kepala OPD dan camat sebagai pelaksana program pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.
“Pihak kejaksaan akan membantu memberikan mitigasi terhadap potensi pelanggaran hukum yang sering terjadi, sehingga menjadi bekal bagi para eksekutor di lapangan,” tegasnya.
Bupati Aulia berharap langkah ini menjadi fondasi kuat dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kutai Kartanegara.
[ADV/DISKOMINFO KUKAR]
Discussion about this post