Trending.co.id, Kaltim – Transformasi layanan publik di Kalimantan Timur kembali melangkah maju. Pemerintah Provinsi Kaltim menjalin kerja sama tripartit dengan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs) dan BPD Kaltimtara. Penandatanganan kesepakatan ini turut disaksikan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, bersama Tim Pembina Samsat Kaltim.
Kesepakatan tersebut berlangsung di Kantor Badan Penghubung Kaltim, Jakarta, Rabu (30/7/2025) lalu. Momentum ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi layanan publik agar semakin mudah diakses masyarakat.
Bagi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, langkah ini bukan hanya sekadar formalitas. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini harus berbuah pada pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. “Digitalisasi tidak boleh hanya jadi jargon. Yang paling penting, masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Hasanuddin juga menekankan perlunya edukasi dan literasi digital di kalangan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak semata ditentukan kecanggihan teknologi, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam beradaptasi. “Jangan sampai teknologi hanya dinikmati sebagian kelompok, sementara di pelosok masih kesulitan. Pemerataan akses harus jadi perhatian,” katanya.
Sementara itu, pihak Paylabs menilai kolaborasi ini sebagai terobosan yang mampu mengintegrasikan sistem pembayaran daerah secara real-time. Dengan begitu, proses administrasi yang dulunya memakan waktu dapat dipangkas lebih singkat dan minim hambatan.
Kolaborasi ini juga membuka ruang sinergi yang lebih luas, terutama antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan penyedia layanan teknologi finansial. Model kerja sama semacam ini diyakini bisa menjadi contoh penerapan digitalisasi berkelanjutan di sektor publik.
Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan publik semakin luas dan efisien. Pemerintah Kaltim optimistis bahwa langkah digitalisasi akan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik sekaligus mendukung agenda pembangunan daerah yang inklusif.[ADV/DPRD KALTIM]
Discussion about this post