
Trending.co.id, Kaltim – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki hunian layak. Hal ini ditegaskan melalui partisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (25/8/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Thohir, yang menekankan bahwa sinergi pusat dan daerah adalah kunci utama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat. Ia mengingatkan agar daerah tidak lengah, terutama terhadap komoditas yang kerap menjadi penyumbang inflasi seperti beras, cabai, dan bawang.
Dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa hingga minggu ketiga Agustus 2025, harga di 14 provinsi masih mengalami kenaikan, 23 provinsi turun, sementara 1 provinsi relatif stabil. Komoditas yang paling dominan memengaruhi inflasi tetap cabai merah, bawang merah, dan beras.
Kaltim sendiri, khususnya Kabupaten Mahakam Ulu, tercatat mengalami kenaikan harga pada beras, minyak goreng, dan gula pasir. Namun demikian, Perum Bulog memastikan ketersediaan pangan tetap aman. “Realisasi pengadaan gabah saat ini sudah mencapai 3,9 juta ton atau setara beras 2,8 juta ton. Penyaluran beras untuk stabilisasi harga (SPHP) terus berjalan dengan rata-rata distribusi 3.000 sampai 5.000 ton per hari,” jelas Rini Andrida, perwakilan Bulog.
Tak hanya persoalan pangan, rakor ini juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Imran, menegaskan bahwa program ini hadir untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan pemda, kata dia, dibutuhkan dalam penyediaan lahan, percepatan perizinan, hingga pembebasan BPHTB agar rumah layak bisa segera diwujudkan.
Pemprov Kaltim menegaskan siap mendukung penuh upaya menjaga kestabilan harga sekaligus mendukung program perumahan rakyat. Dua agenda penting ini dinilai sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, baik melalui pangan terjangkau maupun hunian yang layak dimiliki.
“Dengan menjaga inflasi tetap terkendali dan memastikan program perumahan berjalan, kita tidak hanya membantu ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim,” ujar salah satu pejabat Pemprov yang hadir dalam rakor tersebut.[ADV/DISKOMINFO KALTIM]











Discussion about this post