Trending.co.id, Kaltim – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk fokus menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika politik nasional. Arahan itu ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi perkembangan situasi terkini yang dirangkaikan dengan rapat pengendalian inflasi secara daring, Selasa (2/9/2025) lalu.
Rapat virtual tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Staf Presiden Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Dari Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji serta jajaran kepala perangkat daerah mengikuti jalannya rapat dari Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim.
Tito menjelaskan bahwa Presiden telah mengambil langkah cepat melalui rapat internal kabinet, pertemuan dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga partai politik. Pesan utama Presiden, menurut Tito, adalah memperkuat deteksi dini, meningkatkan koordinasi pusat-daerah, dan membedakan secara tegas antara aksi demonstrasi damai dengan tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan.
Kepala daerah diminta segera menggelar rapat Forkopimda, merangkul tokoh masyarakat dan pemuda, serta menggalakkan doa lintas agama demi menciptakan suasana sejuk. Tito juga menekankan perlunya pemerintah bersikap sederhana di tengah kondisi sosial yang dinamis. “Stop kegiatan seremonial yang berlebihan. Jangan pesta musik, jangan flexing. Pejabat pun harus menyesuaikan cara berpakaian. Saat rakyat susah, pemerintah harus tampil sederhana,” tegasnya.
Selain menjaga stabilitas politik dan sosial, Tito mengingatkan agar program pro-rakyat tetap dijalankan. Penyaluran bansos, Gerakan Pangan Murah, hingga operasi stabilisasi harga oleh Bulog disebut sebagai langkah yang wajib diteruskan di daerah. Ia memberikan apresiasi khusus kepada sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur, yang dinilai cepat merespons situasi terkini. “Dari laporan kami di Kaltim, Kabupaten Kukar dan Paser sudah cukup baik dalam mengambil langkah cepat menyikapi kondisi ini,” ucapnya.
Mendagri juga menekankan bahwa hak kebebasan berpendapat tetap dijamin oleh Undang-Undang. Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan agar aksi yang dilakukan masyarakat tidak bergeser ke arah kekerasan. Menurutnya, pendekatan persuasif harus menjadi prioritas dalam menjaga ketertiban.
Sebagai langkah tambahan, Tito mendorong masyarakat agar kembali mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat RT dan RW. Ia menilai, keterlibatan langsung masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan akan memperkuat stabilitas daerah sekaligus membangun rasa kebersamaan di tengah kondisi sosial yang dinamis.[ADV/DISKOMINFO KALTIM]
Discussion about this post