Trending.co.id, Bontang – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kota Bontang memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Hal itu disampaikan Joni Alla Padang mewakili Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang, beberapa waktu lalu.
Rapat tersebut membahas tentang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Joni menilai, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Meski demikian, Fraksi PDI-P juga menyampaikan sejumlah catatan penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam pandangan fraksi berlambang banteng tersebut, menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dievaluasi dan mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Ia mengatakan, fraksi PDI-P menilai masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditinjau kembali, khususnya terkait penurunan realisasi pajak daerah dan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dalam kesempatan tersebut, Joni mengungkapkan realisasi pajak daerah pada tahun 2025 hanya mencapai 95,19 persen.
Fraksi partai besutan Megawati tersebut meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya realisasi pajak, sekaligus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Selain persoalan pendapatan, Fraksi PDI-P juga menyoroti besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp178 miliar. Jumlah yang tidak terserap dinilai menjadi sinyal bahwa masih terdapat persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, SiLPA yang tinggi perlu dievaluasi secara menyeluruh agar program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, red) yang besar harus dievaluasi bersama,” tegasnya.
Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu menembus 100,93 persen. Kondisi itu dinilai menjadi perhatian serius karena pendapatan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Apa penyebab penurunan ini dan bagaimana strategi peningkatannya ke depan?” ujar Joni saat membacakan pandangan fraksi.
Politikus dapil Bontang Barat itu menekankan pemerintah perlu memaparkan secara rinci penyebab tingginya sisa anggaran tersebut, baik yang disebabkan oleh kendala pelaksanaan kegiatan, proses administrasi, maupun faktor lainnya. Mewakili partai, juga mengingatkan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah potensi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Kondisi yang terjadi perlu diantisipasi sejak dini agar pembangunan daerah tetap berjalan secara berkelanjutan. Terlebih lagi, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berpotensi memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan.
Dalam kesempatan itu juga, fraksi PDI-P mendorong Pemkot Bontang untuk lebih agresif menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum dimaksimalkan. Fraksi PDI-P berharap evaluasi terhadap pengelolaan APBD dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah ke depan.
“PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) harus diperkuat untuk mengantisipasi berkurangnya transfer daerah,” pungkasnya. (Adv/DPRD Bontang)
Discussion about this post