Trending.co.id, Bontang – Pemerintah Kota Bontang terus menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi permasalahan sosial, khususnya kemiskinan ekstrem dan stunting. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin langsung Rapat Koordinasi Persiapan Pendataan Miskin, Miskin Ekstrem, dan Stunting pada Sabtu (12/4/2025) siang, di Auditorium Taman 3 Dimensi, Jalan Awang Long, Kota Bontang.
Rapat ini dihadiri oleh jajaran strategis Pemkot, antara lain Sekretaris Daerah Aji Erlynawati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dasuki, perwakilan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Baperida, Dinas PPKB, Dinas Kominfo, dan Dinas Kesehatan, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Bontang.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pendataan ini merupakan langkah awal sekaligus krusial dalam merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami menargetkan penghimpunan data masyarakat miskin dan stunting ini selesai dalam dua minggu, karena masuk dalam target kerja 100 hari,” ujarnya.
Ia menginstruksikan agar proses pendataan dilakukan secara langsung ke rumah-rumah warga di tingkat RT, dengan melibatkan kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak. Menurutnya, sejumlah kelurahan telah mulai bergerak berdasarkan data internal, namun masih diperlukan verifikasi lapangan agar hasilnya lebih valid dan komprehensif.
Data yang terkumpul akan dikonsolidasikan menjadi satu basis data kependudukan Kota Bontang yang meliputi aspek kesehatan, sosial, hingga ketenagakerjaan. Dinas Kominfo akan menjadi pintu utama dalam pengelolaan data ini, berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Wakil Wali Kota juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan Posyandu, termasuk usulan penambahan jumlah dan perbaikan sarana prasarana di tiap kelurahan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan balita dan bayi, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting.
Di akhir rapat, Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan bahwa data yang diperoleh nantinya tidak hanya digunakan untuk menangani persoalan kemiskinan dan stunting, tetapi juga untuk menanggulangi masalah pengangguran di Kota Bontang. Ia menyampaikan bahwa rapat lanjutan bersama Dinas Ketenagakerjaan dan pihak perusahaan di Bontang akan digelar untuk membahas penyelarasan data tersebut dalam upaya penyerapan tenaga kerja lokal.
“Pendataan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi informasi yang akan menentukan keberhasilan pembangunan sosial kita. Mari kita laksanakan secara objektif, transparan, dan profesional,” pungkas Agus Haris.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk terus mendorong integrasi data, sinergi antarinstansi, serta pengambilan kebijakan berbasis bukti demi kesejahteraan seluruh warganya.(apriana/dokpim)
Discussion about this post