Trending.co.id, Kaltim – Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur turut hadir dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim Tahun 2025–2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Kegiatan ini menjadi momen penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kaltim. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menyebutkan bahwa penyelarasan antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mutlak diperlukan agar pembangunan dapat dirasakan secara merata. “Masih banyak desa dan daerah pedalaman yang belum tersentuh infrastruktur dasar. Ini yang harus dijadikan perhatian,” tegasnya.
Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo juga menyampaikan perlunya perhatian serius terhadap tenaga honorer dan perbaikan infrastruktur jalan nasional. Ia menekankan pentingnya optimalisasi aset negara seperti bandara dan jalan provinsi agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. “Kita tidak bisa hanya fokus pada pusat kota. Infrastruktur penunjang di daerah pinggiran juga perlu didorong,” tambahnya.
Sementara itu, Muhammad Darlis Pattalongi yang hadir secara daring, menegaskan bahwa RPJMD harus berpijak pada skala prioritas, bukan sekadar menjabarkan visi dan misi kepala daerah. Ia menyoroti keterbatasan APBD dalam membiayai seluruh program sekaligus. “Jika kesejahteraan meningkat dan kemiskinan menurun, maka kita bisa bilang pembangunan itu berhasil,” ujarnya.
Darlis juga menyoroti perlunya kesinambungan antara RPJMD dan RPJMN demi mendukung proyek strategis nasional di Kaltim. Ia menambahkan bahwa pelayanan kesehatan perlu menjadi perhatian khusus, mengingat daya tampung rumah sakit umum belum mengalami peningkatan yang signifikan.
Kepala Bappeda Kaltim Yusliando dalam paparannya menekankan bahwa Ranwal RPJMD Tahun 2025–2029 akan mengacu pada visi-misi gubernur, RPJMN 2025–2045, serta RPJPD Kaltim. Ia menyebut ada enam permasalahan pokok pembangunan daerah, mulai dari ketimpangan SDM hingga belum optimalnya tata kelola pemerintahan.
DPRD Kaltim berharap hasil konsultasi publik ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi pedoman nyata dalam mewujudkan Kalimantan Timur yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi di masa depan.
[Adv | DPRD Kaltim]
Discussion about this post