Trending.co.id, Kaltim – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, tampil sebagai narasumber dalam temu wicara strategis yang digelar pada rangkaian Pekan Daerah (PEDA) XI KTNA Kalimantan Timur 2025 di Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat, Sabtu (21/6/2025). Forum ini menjadi ajang penting dalam memperkuat kolaborasi antara legislatif dan komunitas tani untuk mendorong kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal.
Ekti menyampaikan bahwa DPRD memiliki peran sentral dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada petani dan nelayan. Ia menekankan bahwa mewujudkan kemandirian pangan harus dimulai dari desa, dari akar produksi yang dimiliki oleh petani lokal. “Kami ingin pastikan kebijakan yang lahir benar-benar berdampak ke pelaku utama,” ujarnya.
Namun, ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi DPRD, terutama keterbatasan kewenangan legislatif dalam mengintervensi langsung kebutuhan dasar petani seperti subsidi pupuk, alsintan, dan akses distribusi. Ia menyebut sebagian besar kebijakan teknis berada di tangan eksekutif maupun pemerintah pusat.
Meski begitu, DPRD Kaltim terus mendorong penguatan regulasi daerah dan advokasi anggaran yang lebih fleksibel untuk sektor pertanian. “Kami telah usulkan revisi regulasi bantuan keuangan agar bisa menjawab kebutuhan lapangan. Tapi harus jujur, tidak semua bisa kami kendalikan langsung,” jelas politisi Partai Gerindra itu.
Ekti juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dan pusat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pangan. Ia mengajak petani untuk aktif menyampaikan aspirasinya sebagai dasar dalam proses legislasi dan penganggaran.
Dalam sesi diskusi, aspirasi dari para peserta terkait kebutuhan infrastruktur, akses teknologi, dan pasar produk lokal menjadi sorotan utama. Menanggapi hal itu, Ekti memastikan bahwa DPRD akan menyusun strategi anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat tani.
“Kita ingin Kaltim bukan hanya jadi penyangga IKN, tapi juga menjadi provinsi yang berdaulat secara pangan dan mampu menunjukkan bahwa pembangunan bisa dimulai dari desa,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]
Discussion about this post