Trending.co.id, Bontang – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama Partai Nasional Demokrat (NasDem), Saeful Rizal menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertera dalam dokumen laporan Pansus DPRD tentang Raperda RPJMD Bontang tahun 2025-2029. Fraksi PKS bersama NasDem menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
Politisi Partai PKS ini yang kerab disapa Saeful, mewakili Ketua Fraksi PKS bersama NasDem yaitu, Suharno, dirinya meminta pemerintah untuk memikirkan langkah kongkret, termasuk melakukan inovasi di seluruh sektor yang memiliki potensi penarikan distribusi guna mendongkrak PAD di wilayah ini.
Hal ini menjadi pertimbangan yang rasional, sebab Kota Bontang juga bergerak pada pelayanan jasa dan kota berbasis industri, dengan pemanfaatan di seluruh bagian proyeksi tersebut diharapkan dapat dicapai.
“Kami (Fraksi PKS bersama NasDem, Red.) meminta optimalisasi penyerapan seluruh sumber pendapatan yang ada di daerah,” ujar Saeful saat penyampaikan pendapat akhir (PA) di depan pimpinan rapat kerja (raker) Fraksi-Fraksi DPRD Bontang, Senin (14/7/2025) malam.
Lebih lanjut, kata dia, penyerapan seluruh sumber ini nantinya akan mendorong Kota Bontang yang dikenal dengan sebutan Kota Taman (Tertib, Agamis, Mandiri, dan Nyaman) menjadi kota yang menjadiri secara fisikal. Dengan kata lain, Pemkot Bontang mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pihak lain, terutama bantuan dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya. Namun, pencapaian untuk penyerapan PAD di Bontang masih jauh dari kata maksimal.
“Agar kemandirian fiskal daerah dapat meningkat. Jadi kedepannya Pemkot Bontang tidak bergantung lagi pada dana transfer atau bantuan dari pusat,” harapnya.
Sebagai informasi, Pansus DPRD Kota Bontang menyayangkan proyeksi Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang mengalami penurunan target. Hal itu disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Bontang, Selasa (15/7/2025).
Dalam postur APBD tahun 2025 sebesar Rp.395 miliar lebih, sementara pada target tahun 2026 sebesar Rp.371 miliar lebih. Artinya terjadi penurunan sebesar Rp 24 milyar lebih dalam kurun waktu setahun.
Sedangkan, dalam jangka waktu lima tahun hanya terdapat kenaikan sebesar Rp. 5 miliar lebih. Yakni, tahun 2025 taraet Rp. 395 miliar lebih dan pada tahun 2029 target Rp. 410 milyar lebih. Dapat diartikan data tersebut menunjukkan rasio kemandirian fiskal daerah Kota Bontang masih rendah.
(Jay/Adv DPRD Bontang).
Discussion about this post