Trending.co.id, Kaltim – Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud (Harum) memimpin langsung Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah” di Borneo Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (9/7/2025). Kegiatan yang digagas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim ini mempertemukan para kepala daerah dari provinsi penghasil minerba dan kehutanan di Indonesia.
Dalam sambutannya, Gubernur Harum menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan panggung strategis untuk memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam (SDA). “Kita duduk bersama karena hujan harus merata. Jangan hanya pusat yang menikmati hasil, sementara daerah hanya dapat cipratan,” tegas Harum.
Ia menyoroti rendahnya porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah meski telah menyumbang besar melalui sektor pertambangan dan kehutanan. Salah satu contohnya, dana dari skema Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang selama ini masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pusat, namun minim dibagikan ke daerah.
“Yang kami perjuangkan adalah keadilan. Jangan sampai daerah penghasil hanya menjadi penonton, sementara hasil kekayaan alam mereka dinikmati di tempat lain,” tambah Gubernur Harum.
Ia menegaskan pentingnya menyatukan langkah antardaerah penghasil untuk menyuarakan kepentingan yang sama kepada pemerintah pusat. “Sinergi ini penting agar suara kita tidak tercerai-berai. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, rezeki masing-masing,” ujar Harum dengan nada tegas namun penuh keakraban.
Lebih lanjut, Harum juga menyinggung potensi pendapatan daerah yang belum digarap maksimal, seperti Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Menurutnya, sumber-sumber ini perlu dievaluasi secara nasional agar kontribusinya bisa dirasakan lebih adil oleh daerah-daerah yang menjadi tulang punggung sektor energi dan kehutanan nasional.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah gubernur, wakil gubernur, dan perwakilan dari provinsi penghasil sumber daya alam, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Maluku Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
[ADV | DISKOMINFO KALTIM]
Discussion about this post