Trending.co.id, Kukar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), H. Sunggono, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 di Ruang Rapat Bappeda Lantai 1 Ing Martadipura, Senin (10/2/2025). Forum ini menjadi langkah awal dalam penyusunan RKPD yang bertujuan menghimpun aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda Kukar, Bupati Edi Damansyah menyampaikan bahwa forum ini merupakan agenda tahunan yang menjadi amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi ini mengatur tata cara evaluasi perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. “Rancangan awal RKPD ini dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh saran dan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaannya,” ujar Sunggono.
Ia menegaskan bahwa konsultasi publik ini memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan di Kukar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Tujuan dari acara ini adalah untuk menjaring aspirasi dari para pemangku kepentingan pada tahap awal, sehingga harapan masyarakat terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 dapat terakomodasi dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut, Sunggono menjelaskan bahwa forum ini merupakan salah satu tahapan penting sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat kecamatan dan kabupaten. Oleh karena itu, penyusunan RKPD tahun 2026 harus lebih cermat dan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi daerah.
Sunggono juga menekankan bahwa RKPD 2026 harus lebih adaptif, integratif, dan strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan. “Dokumen perencanaan ini tidak hanya harus ideal secara tekstual, tetapi juga harus bisa diimplementasikan secara kontekstual. Seiring dengan perubahan paradigma dari kerja menjadi kinerja, dokumen RKPD harus responsif, antisipatif, dan fleksibel, dengan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat,” jelasnya.
Ia berharap forum ini bisa menjadi wadah untuk menyinergikan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing.
[Adv | Diskominfo Kukar]
Discussion about this post