Distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang tetap berjalan selama Ramadan. Hanya skema penyalurannya yang diubah, dari makanan basah menjadi paket makanan kering. Kebijakan ini merujuk pada instruksi Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang memastikan program tetap berlangsung dengan menyesuaikan karakteristik penerima manfaat. Hanya saja, Pertanyaannya, apakah kebutuhan gizi anak benar-benar terpenuhi, ataukah yang lebih diutamakan adalah serapan anggaran dan citra keberhasilan?
Hal inilah yang patut kita kritisi bersama, ketika pemenuhan pangan hadir dalam bentuk program, ia akan selalu bergantung pada anggaran, teknis distribusi, dan proyek pengadaan. Ukuran keberhasilannya bergeser: bukan lagi pada terpenuhinya kebutuhan makan setiap anak setiap hari, tetapi pada jumlah paket yang tersalurkan. Negara terlihat bekerja, tetapi yang sesungguhnya diurus adalah programnya, bukan manusianya.
Di sinilah tampak paradigma kebijakan berbasis kapitalistik. Ukurannya bukan kemaslahatan rakyat, tetapi keberlanjutan program dan keuntungan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Bahkan ketika Ramadan—bulan yang seharusnya dikondisikan untuk penguatan keimanan—tetap dihadapkan pada ritme proyek yang sama, publik patut bertanya: di mana peran negara dalam menjaga aspek ruhiyah masyarakat?
Islam telah menetapkan bahwa pemenuhan gizi generasi adalah tanggung jawab bersama. Allah Swt. berfirman, “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS An-Nisa’: 9). Ayat ini dengan jelas mengharuskan seluruh umat Islam untuk bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan generasi.
Tanggung jawab utama terhadap generasi sebenarnya ada di pundak ayah sebagai kepala keluarga. Para ayah harus bekerja mencari nafkah hingga mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, termasuk memberikan makanan yang bergizi kepada anak anaknya. Hanya saja, agar peran ini terealisasi, perlu ada campur tangan negara.
Dalam sistem Islam, negara akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi para ayah serta memastikan mereka bisa bekerja dengan penghasilan yang layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak mereka. Ketika ada ayah yang tidak sanggup bekerja karena sakit keras, misalnya, atau karena hal lainnya, dan tidak ada juga kaum kerabatnya yang bisa menafkahi, maka orang-orang terdekat yang ada di lingkungan sekitar anak yang bertanggung jawab membantu nafkah keluarga tersebut (seperti tetangga, teman keluarga, dll.). Ketika tidak ada lagi yang mampu membantu, maka negara yang akan secara langsung memberi bantuan sehingga tidak ada satu anak pun yang kelaparan dan kekurangan gizi.
Kehadiran negara yang berperan langsung ini pernah kita dengar dalam kisah Umar bin Khattab. Pada suatu malam, Umar bin Khattab menemukan seorang ibu yang memasak batu agar anak-anaknya yang kelaparan berhenti menangis. Mendengar keluhan bahwa Allah akan mengadili dirinya sebagai pemimpin, Umar bergegas ke Baitul Mal, memanggul sendiri gandum, lalu memasaknya hingga anak-anak itu kenyang. Ketika seorang sahabat menawarkan bantuan memanggul karung, ia menjawab, “Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?” Kisah ini menegaskan bahwa dalam Islam, kebutuhan dasar rakyat bukan program yang menunggu kebijakan, tetapi tanggung jawab langsung negara yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Ketika pemenuhan gizi menjadi tanggung jawab negara, pertanyaan selanjutnya adalah darimana pembiayaan tersebut? Di sinilah peran Baitul Mal menjadi sentral. Baitul Mal adalah institusi keuangan negara yang mengelola seluruh pemasukan dan pengeluaran berdasarkan hukum syariat. Pemasukan negara dalam sistem Islam tidak bertumpu pada pajak rutin sebagaimana dalam sistem kapitalistik, tetapi berasal dari pos-pos yang telah ditetapkan syariat, seperti pengelolaan harta milik umum, kharaj, jizyah, ‘usyur, serta sumber-sumber lain yang sah menurut hukum Islam.
Salah satu sumber paling strategis adalah pengelolaan harta milik umum, termasuk sumber daya alam. Dalam Islam, kekayaan alam yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak boleh diserahkan kepada swasta atau asing untuk dimonopoli. Negara wajib mengelolanya dan mengembalikan hasilnya kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar.
Adapun pos pengeluaran untuk kemaslahatan rakyat, seperti fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, merupakan kewajiban tetap negara. Jika tanpa layanan tersebut rakyat akan menderita, maka pembiayaannya menjadi prioritas. Pemberian makanan bergizi bagi siswa atau jaminan pemenuhan gizi generasi dapat masuk dalam kategori ini.
Dengan demikian, dalam sistem Islam, pemenuhan gizi generasi tidak berdiri sebagai kebijakan musiman. Ia menjadi konsekuensi dari fungsi negara sebagai pengurus rakyat. Negara memastikan setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jika keluarga gagal karena faktor di luar kemampuan, negara hadir tanpa menunggu sorotan publik atau perubahan anggaran.
Persoalan gizi generasi pada akhirnya adalah persoalan paradigma. Selama negara diposisikan sebatas pengelola program, maka jaminan kesejahteraan akan selalu bergantung pada kebijakan yang bisa berubah. Namun ketika negara menjalankan fungsi ri’ayah berdasarkan syariat Islam, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi kewajiban permanen yang tidak boleh diabaikan.
Generasi yang kuat tidak lahir dari proyek, tetapi dari sistem yang menjamin mereka sejak awal kehidupan. Dan dalam pandangan Islam, jaminan itu adalah tanggung jawab negara yang dikelola melalui Baitul Mal secara amanah dan terstruktur.
Wallahu’alam bishawab.
Discussion about this post